Dorong Pembangunan Nasional yang Lebih Baik, Kementerian PANRB Siapkan RPerpres SAKP

Dorong Pembangunan Nasional yang Lebih Baik, Kementerian PANRB Siapkan RPerpres SAKP

Dorong Pembangunan Nasional yang Lebih Baik, Kementerian PANRB Siapkan RPerpres SAKP

LAMBUSI.COM, JAKARTA — Dorong Pembangunan Nasional yang Lebih Baik, Kementerian PANRB Siapkan RPerpres SAKP

banner 300600

Presiden Joko Widodo mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak serta menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan dalam rangka percepatan capaian pembangunan nasional. Maka dari itu, Kementerian PANRB tengah merampungkan penyusunan naskah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa SAKP akan terus diperkuat. Konsepsi RPerpres SAKP akan mengarahkan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan desain arsitektur kinerja, logical framework, perumusan cascading kinerja prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas hingga ke tingkat K/L.

“Kebijakan SAKP ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah untuk lebih berkontribusi dan berkolaborasi dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional, dan dalam mendorong penggunaan keuangan negara yang lebih berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (22/05).

Perumusan RPerpres SAKP ini merupakan kolaborasi Kementerian PANRB, Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang tergabung dalam Tim Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian (Tim PAK) melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 163 Tahun 2024.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan, implementasi SAKIP pada level kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah menunjukkan perkembangan yang cukup sejak tahun 2016 hingga tahun 2023.

Eksplorasi konten lain dari Lambusi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca