Soal Kewenangan dan Larangan Kepala Daerah Lakukan Mutasi, Mendagri Terbitkan Surat Edaran

oleh -129 Dilihat

Soal Kewenangan dan Larangan Kepala Daerah Lakukan Mutasi, Mendagri Terbitkan Surat Edaran

LAMBUSI.COM, TAKALAR — Soal Kewenangan dan Larangan Kepala Daerah Lakukan Mutasi, Mendagri Terbitkan Surat Edaran

Mendagri Terbitkan Surat Edaran Soal Kewenangan dan Larangan Kepala Daerah Lakukan Mutasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) yang berkaitan dengan kewenangan dan larangan kepala daerah melakukan mutasi.

Edaran itu tertuang dalam SE nomor 100.2.1.3/1575.SJ yang ditandatangani oleh Tito pada Jumat, 29 Maret 2024.

SE tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Wali Kota di seluruh Indonesia.

Adapaun beberapa poin dalam SE tersebut tertuang larangan melakukan mutasi terhitung 22 Maret 2024 atau enam bulan sebelum penetapan calon pilkada.

Pedoman itu berlaku dimulai 22 Maret 2024 hingga akhir masa jabatan kepala daerah untuk tidak melakukan pergantian pejabat.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.

No More Posts Available.

No more pages to load.