Perkara PHPU ke MK Meningkat, Perludem: Penyelenggara Pemilu Gagal Memitigasi Risiko

oleh -50 Dilihat

Perkara PHPU ke MK Meningkat, Perludem: Penyelenggara Pemilu Gagal Memitigasi Risiko

LAMBUSI.COM, JAKARTA — Perkara PHPU ke MK Meningkat, Perludem: Penyelenggara Pemilu Gagal Memitigasi Risiko

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat terdapat kenaikan jumlah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dibandingkan pemilu 2019. Padahal, pemilu 2024 merupakan pemilu serentak yang kedua kali dilakukan di Indonesia.

Peneliti Perludem Ihsan Maulana mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun dari situs web MK hingga Senin (25/3/2024), sudah ada 277 perkara PHPU yang didaftarkan. Sebanyak 277 perkara itu terdiri atas dua perkara pemilihan presiden (pilpres), 263 pemilihan legislatif (pileg) DPR atau DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 12 pileg DPD.

“Dibandingkan 2019, sudah ada peningkatan perkara yang masuk ke MK. Kalau 2019 hanya 261 perkara, 2024 per hari ini ada 277 perkara,” kata dia saat diskusi secara daring, Senin.

Merurut dia, hal itu menunjukkan penyelenggaraan pemilu masih diwarnai dengan dugaan kecurangan, pelanggaran, yang berdampak pada hasil pemilu. Alhasil, peserta pemilu mengajukan gugatan PHPU ke MK.

Ihsan menilai, hal itu menjadi satu sinyal yang kurang baik, mengingat Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak kedua. Semestinya, apabila penyelenggara pemilu dapat belajar dari pelaksanaan pemilu lima tahun lalu dan berhasil melakukan mitigasi risiko, perkara PHPU bisa menurun.

No More Posts Available.

No more pages to load.