Pemkab Takalar Potong Gaji Untuk Bayar Zakat ,Ada Les Per Instansi Yang Tak Jelas Peruntukkannya

oleh -409 Dilihat

LAMBUSI.COM,Takalar, Sulawesi Selatan– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar ditengarai “ikut campur” masalah sedekah Aparatur Sipil Negara (ASN).Untuk di paksa Berzakat melalu Gaji Pokok yang di terimanya, sedangkan peruntukkan dan penggunaan uang zakar tersebut tidak pernah di sosialisasikan, Rabu 03/05/2023

Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Kuasa yang di dapat dari Media Lambusi.com, Dimana, Pemkab Takalar meminta ASN untuk mengisi surat kuasa yang telah terformat untuk memberi kuasa kepada PT. Bank Sulawesi Selatan Barat (Sulselbar) Cabang Takalar untuk debet/membayar langsung infaq/sedekah setiap bulannya melalui rekening gaji masing-masing ASN ke rekening milik Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Takalar, yang berkedok sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat dan Perbup Nomor 60 Tahun 2014 tentang Teknis Pengelolaan Zakat.

“Sedekah itu sifatnya ikhlas dan pribadi, kenapa diatur oleh Pemda, dengan meminta ASN untuk membuat surat kuasa.dan menjalankan List di instansi atau satuan kantor yang mana saja ASN yang menandatangani surat kuasa Debet ke BPD Sulselbar Cabang Takalar dan yang mana tidak menandatangani,

,Gaji itu haknya ASN, dia mau bersedekah atau tidak, itu urusan mereka sebagai pemilik uang, tidak usah Pemda ikut campur urusan orang dengan Amalan sedekahnya, Karna itu urusan Hamba dengan sang Pencipta (ALlah SWT) bukan urusan pemangku jabatan yang melakukan jabatannya untuk mendapatkan setoran dari bawahannya

“Apakah Pemda Takalar sudah kehabisan anggaran, sehingga harus memanfaatkan lembaga keagamaan untuk menggerogoti gajinya ASN dengan bekerjasama pihak perbankan.

Selama ini juga dana yang dikumpulkan Baznas Takalar tidak pernah diumumkan ke masyarakat dan dimanfaatkan untuk apa saja yang di biayai, kalau ini di tambah dengan Zakat ASN, apa perencanaannya dan kapan di adakan studi kelayakan program, apakah ini terjadi atas dari sebuah kesepakatan bersama, ataukah di setujui oleh DPRD Kabupaten Takalar.