KPPU Klarifikasi GNPK, Soal Dugaan Pelanggaran Tiga Tender Dermaga di Selayar

oleh -204 Dilihat

LAMBUSI.COM,MAKASSAR,-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat memberikan respon terkait adanya pengaduan dugaan persekongkolan tiga tender proyek dermaga di Kabupaten Selayar.

“KPPU Pusat merespon dan Hari Selasa 17 April 2023, KPPU akan melakukan klarifikasi ke saya via zoom,” tegas Wakil Ketua Umum
Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasionan Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK), Ramzah Thabraman.

Ramzah berharap agar KPPU konsisten menegakkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam tender, dan memberikan efek jera kepada oknum pejabat yang diberi amanah maupun para penyedia jasa konstruksi.

“Aturan harus ditegakkan dengan konsisten. Siapa pun yang melanggar harus ditindak,” tegas Ramzah.

Sebelumnya, Aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat untuk mengusut tuntas dugaan persekongkolan tiga tender proyek dermaga di Kabupaten Selayar bernilai ratusan miliar.

Ketiga proyek dengan ledaing sektor Balai Penyelenggaran Transportasi Darat (BPTD) Sulsel itu adalah pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan Takabonerate Pulau Kayuadi Rp76,4 miliar, pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan Pasilambena Pulau Kalaotoa senilai Rp84, 6 miliar dan proyek pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan Pasimarannu Pulau Bonerate senilai Rp76.9 miliar.

“Terkait hal ini, Kepala Balai, Satker dan PPK telah dimutasi. Namun kenapa tender proyek ini tetap dilanjutkan. Seharusnya tender proyek itu diulang” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK), Ramzah Thabraman.

“Sebagai saksi pelapor, KPPU Pusat telah mengontak saya untuk memberikan klarifikasi. GNPK berharap agar tender proyek itu diulang, namun faktanya tetap dilanjutkan. Lantas ada apa dengan pergantian secara mendadak ketiga pejabat BPTD Sulsel ,” tukas Ramzah.

Ramzah juga menjelaskan, jika dalam perkembangan pengusutan ditemukan adanya dugaan unsur pelanggaran pidana serta Tipikor, maka pihaknya akan segera melakukan pelaporan lanjutan ke Kejaksaan Agung dan KPK. (*)