News, Opini  

100 Hari Untuk Sebuah Seremonial

100 Hari Untuk Sebuah Seremonial

LAMBUSI.COM, 100 Hari Untuk Sebuah Seremonial

Sesuai dengan artikel sebelumnya, bahwa 100 hari perjalanan pemerintahan transisi Kabupaten Takalar dibawah kepemimpinan Bapak Pj. Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad terkesan jalan ditempat.

banner 300600

Serapan anggaran boleh dikatakan sangat rendah. Serapan anggaran mayoritas hanya untuk belanja pegawai.

Seratus hari kerja Pj.Bupati Takalar di tantang oleh masyarakat Takalar untuk segera memperbaiki tata kelola pemerintahan, baik dari segi Pejabat atau dari segi struktur dan terlebih lagi dari segi anggaran di semua instansi.

Selama 100 hari perjalanan pemerintahan transisi ini yang dijabat oleh Dr. Setiawan Aswad, boleh dikatakan sangat jauh dari ekspektasi masyarakat Takalar akan kehebatan birokrasi.

Ekspektasi masyarakat ini bukan tanpa dasar :

  1. Pj. Bupati adalah Alumni Purna Praja STPDN
  2. Sekda adalah Alumni Purna Praja STPDN
  3. Asisten adalah Alumni Purna Praja STPDN

Dengan melihat komposisi diatas sangatlah wajar jika masyarakat Takalar sangat menaruh harapan besar di struktur ini.

Namun apa mau dikata, persoalan-persolan birokrasi pemerintahan yang menjadi warisan peninggalan rezim pemerintaham masa lalu, hingga seratus hari kalender saat ini tanpa ada tanda-tanda untuk dikembalikan kepada roh dan marwah yang sebenarnya.

Pemerintahan transisi ini sepertinya ikut menikmati sistem birokrasi peninggalan rezim lima tahun terakhir.

Selama rezim pemerintahan masa lalu para petinggi birokrasi di Takalar mengeluhkan gaya kepemimpinan Bupati sebelumnya.

Jadi jangan salahkan rakyat Takalar jika rakyat Takalar hari ada semacam mosi tidak percaya dengan pemerintahan transisi ini.

Pemerintahan transisi ini hanya disibukkan dengan model utak-atik anggaran.

Sampai tulisan ini tayang, pro kontra terkait serapan anggaran masih berpolemik.

DTU (dana transfer umum, red), coba dimanipulatif atau diutak-atik yang cenderung sudah keluar dari koridor kesepakatan yang sudah diteken bersama antara Eksekutif dan Legislatif pada pengesahan APBD 2023 pada tahun 2022.

Sehingga muncullah persoalan yang sejatinya tidak mesti ada yakni :

  1. Kasus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK,red) yang tidak disiapkan alokasi gajinya di APBD 2023
  2. Issu Pokir yang muncul Pasca APBD 2023 ditetapkan
  3. Belanja APBD 2023 cenderung dibelanjakan di luar Takalar
  4. Tidak jelasnya mana Pagu OPD dan mana Pagu Anggota DPRD yang terhormat yang terekam dalam kegiatan DPA OPD
  5. Tidak jelasnya pagu NPHD untuk dua lembaga yakni KPUD dan Bawaslu
  6. Banyaknya ASN yang hilang pendapatannya karena masalah penataan kelembagaan
  7. Penempatan pejabat birokrasi yang cenderung menafikan regulasi Undang-Undang itu sendiri

Dan masih terlalu banyak hal yang masih polemik dan PR yang secepatnya memang mesti jadi perhatian untuk Bapak Pj. Bupati Takalar untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah taktis dalam mempercepat pembenahan sistem birokrasi pemerintahan ke dalam jalur dan rel yang benar.

Kami sadar memang ini tidak mudah, tapi kami butuh pembuktian dari para pemangku kebijakan pemerintahan.

Jangan Jabatan yang bapak emban itu hanya untuk Bapak, tapi jadikan Jabatan Bapak untuk kebaikan Rakyat Takalar, dan jika Bapak tidak mampu untuk memperbaiki lebih baik Bapak kembalikan saja AMANAH DEPDAGRI yang ada sama BAPAK.

bersambung…

(*) Redaksi..

Penulis: NSEditor: Redaksi

Eksplorasi konten lain dari Lambusi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca