Polres dan Polda Maluku Tak Beking Gunung Botak, Ini Penyampaian OKP Cipayung Plus.

oleh -388 Dilihat

LAMBUSI.COM,Kabupaten Buru Maluku – Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kabupaten Buru mendukung Polres Pulau Buru dan Polda Maluku dalam upaya penegakan hukum di Kawasan Tambang Emas Ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Dukungan tersebut, merespon laporan pengaduan dari Aliansi Aktivis Nasional Bergerak ke Kadivpropam Polri terkait dengan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Dirreskrimsus Polda Maluku Kombespol Harold Huwaa selaku Direskrimsus Polda Maluku terkait pembakingan Tambang ilegal yang ada di Gunung Botak, pada 21 Maret 2023 lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Kabupaten Buru, Gadri Fatsey didampingi oleh Ketua Umum HMI Cabang Namlea, M. Imran Barges, Ketua GMNI Cabang Buru, Taufik Fanolong dan Ketua PMII cabang Buru, Abdul Nurlatu dalam konferensi pers, di Kota Namlea, Sabtu (25/3/2023).

Konferensi pers Cipayung Plus (HMI, GMNI, IMM dan PMII) Kabupaten Buru berkaitan dengan mendukung Polda Maluku dan Polres Pulau Buru dalam upaya penegakan supremasi hukum di Kabupaten Buru dibuka langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Namlea, M. Imran Barges.

Setelah membuka, Imran mempersilahkan Ketua IMM Cabang Buru, Gadri Fatsey untuk memaparkan materi konferensi pers tersebut.

Gadri Fatsey mengatakan laporan dari kawan-kawan Aliansi Aktivis Nasional Bergerak bahwa mereka telah melakukan pelaporan terhadap Polda Maluku terkhususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku bahwa ada keterlibatan Ditreskrimsus dalam membekap areal Tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru.

“Maka, kami dari Cipayung Plus ingin menyampaikan kepada kawan-kawan dan publik pada umumnya bahwa tudingan kepada Ditreskrimsus Polda Maluku itu tidak benar adanya. Karena apabila pihak kepolisian yang terlibat dalam areal tambang Gunung Botak itu hanyalah oknum. Bukan pihak kepolisian dan juga Ditreskrimsus Polda Maluku secara institusi membekap areal Gunung Botak,” ucapnya.

Ia menjelaskan Cipayung Plus Kabupaten Buru menyayangkan sikap dari Aliansi Aktivis Nasional Bergerak yang menuding Kapolres Pulau Buru.

“Kami juga menyayangkan kepada kawan-kawan aliansi yang telah menuding Kapolres Pulau Buru dalam melakukan atau membekap dan mengizinkan masyarakat pada umumnya untuk melakukan aktivitas di areal Tambang Gunung Botak,” jelasnya.

Selain itu, Cipayung Plus Kabupaten Buru menegaskan pihaknya selama ini belum mendapatkan keterlibatan dari Polda Maluku maupun Polres Pulau Buru dalam membekap aktivitas pertambangan emas di Gunung Botak.

“Terkait dengan tudingan tersebut sampai hari ini kita belum lihat bahwa Polres atau Polda Maluku terlibat dalam aktivitas Gunung Botak. Tapi kami akan berjanji kepada publik atau masyarakat Kabupaten Buru dan kawan-kawan aliansi, LSM dan lembaga-lembaga lain, apabila dikemudian hari kami akan temukan polisi dalam hal ini Polda Maluku ataupun Polres Pulau Buru yang melakukan aktivitas di Gunung Botak, maka kami akan melakukan pelaporan secara resmi dari Cipayung Plus,” tegasnya.

Dia menambahkan kalau aktivitas di areal tambang itu berdasarkan keinginan masyarakat itu sendiri, tanpa ada bekingan-bekingan dari pihak-pihak terkait.

“Kami juga mendorong pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk mempercepat proses pelegalan tambang, sehingga ada inkam juga untuk Daerah,” pungkasnya. (SM)

No More Posts Available.

No more pages to load.