Ketua Umum Pengurus Pusat PPI Keluarkan Surat Edaran Tentang Paskibraka.

oleh -441 Dilihat

LAMBUSI.COM, Maluku -Akibat banyaknya permasalahan yang timbul, terjadi di setiap daerah kabupaten/kota tentang pelaksanaan dan pembentukan paskibraka.

Maka Ketua Umum
Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia Gousta Feriza, S.H., M.H. mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-001/PP.PPI//II/2022.

Surat edaran ini dikeluarkan di tahun 2022 dalam menghadapi pelaksanaan paskibraka di tahun 2023 ini.

Dirinya memandang perlu untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang menjadi sandaran dan/atau pedoman bagi setiap anggota Purna Paskibraka Indonesia yang terlibat secara langsung dalam proses persiapan dan/atau pembentukan Paskibraka di setiap tingkatan.

Adapun surat ini ditujukan kepada Ketua Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia se-Indonesia dan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota Purna Paskibraka Indonesia se-Indonesia.
sebagai berikut :

  1. Bahwa Purna Paskibraka Indonesia adalah mitra strategis bagi Kementerian / Lembaga / Dinas terkait dalam proses pembentukan Paskibraka.
  2. Bahwa keterlibatan Anggota Purna Paskibraka Indonesia dalam persiapan dan/atau proses pembentukan Paskibraka (Rekrutmen, Seleksi, Diklat, Pengukuhan dan Pengibaran) adalah secara organisasi bukan personal
  3. Bahwa Anggota Purna paskibraka Indonesia yang diminta langsung oleh penyelenggara program Paskibraka sebagai bagian Tim pelaksana pembentukan Paskibraka di semua Tingkatan, WAJIB melaporkannya kepada Ketua Pengurus PPI sesuai tingkatan untuk mendapatkan Surat Tugas Resmi dari organisasi PPI. Keterlibatan Anggota PPI secara personal segala sesuatunya menjadi TANGGUNG JAWAB PRIBADI yang bersangkutan.

4, Bahwa penunjukan yang bersangkutan harus berdasarkan Surat Tugas resmi yang dikeluarkan oleh Ketua PPI sesuai Tingkatan.

  1. Bahwa penunjukan tersebut harus didasari kompetensi dan kemampuan yang bersangkutan dan dilaksanakan secara professional dan bertanggung jawab.
  2. Bahwa dalam setiap proses pembentukan Paskibraka di setiap tingkatan TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
  3. Bahwa apabila diketemukan adanya laporan dan bukti-bukti kuat ada Anggota Purna Paskibraka Indonesia yang meminta dan/atau mengutip uang dan/atau sesuatu barang kepada Calon Paskibraka dengan dalih apapun, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan proses penindakan baik secara organisasi maupun hukum.
  4. Bahwa setiap Anggota Purna Paskibraka Indonesia wajib menjaga etika dan perilaku dalam tugasnya sebagai bagian dari panitia pembentukan di setiap tingkatan. (SM)

https://lambusi.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240410-WA0000.jpg

No More Posts Available.

No more pages to load.