LAKSUS Mempertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Kab.Takalar

oleh -375 Dilihat

LAMBUSI.COM,Takalar-Sistem Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Takalar, kini dalam sorotan tajam. Teranyar, Ombudsman RI, menjadikan Kabupaten Takalar sebagai salah satu lokus kajian strategis tata kelola pemerintahan desa. Itu didasari atas banyaknya aduan terkait penggantian perangkat desa yang disinyalir tanpa melalui mekanisme yang sah.

Ombudsman RI telah menegaskan, perangkat desa harus netral dalam sebuah pesta demokrasi sehingga tidak terjadi polemik, dan berkaitan dengan perangkat desa harus ada indikator yang jelas untuk melakukan evaluasi. Jika Kepala Desa memang menemukan perangkat desa yang tidak mendukung perkembangan desa bisa dilakukan pemberhentian tetapi harus dengan cara prosedural dan sesuai regulasi.

Salah satu hal yang kini menjadi polemik di Kabupaten Takalar adalah, terkait pemberhentian Imam Desa Pa’batangan, Kecamatan Mappakasunggu.
Melalui Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2023, tanggal 05 Januari 2023, Kades Pa’batangan, Rahman mengangkat Muhammad Amin sebagai Imam Desa Pa’batangan menggantikan Abd Basir.
Surat keputusan ini pun memantik Rekasi dari berbagai kalangan.

Direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (LAKSUS) Muhammad Ansar menegaskan, pihaknya secara serius mempertanyakan sistem tata kelola pemerintahan desa di Takalar. Menurut Muhammad Ansar, dalam SK Bupati Takalar Nomor 129 tahun 2018, tentang pengangkatan Imam Desa/Kelurahan se-Kabupaten Takalar, nama Abd Basir diangkat bersama delapan imam desa lainnya di kabupaten Takalar. SK itu diteken langsung oleh Bupati Takalar, Syamsari Kitta, saat masih menjabat.

“Pertanyaan saya sederhana. Kok bisa Kepala Desa memberhentikan pejabat yang diangkat dan dilantik oleh Bupati. Setahu saya kepala desa juga dilantik oleh bupati. Hirarki tata kelola pemerintahan dimana kalau begini kejadiannya?,” Tegas Muhammad Ansar.

No More Posts Available.

No more pages to load.