Ketua DPRD Buat Pernyataan , Anggaran Spesific Grant, Akan Berkasus Hukum

oleh -235 Dilihat

LAMBUSI.COM,Takalar-Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Darwis Sijaya dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Takalar menuai polemik yang di beritakan oleh media Tempo.com beberapa hari yang lalu

Anggaran Spesific Grant yang di jadikan sebagai anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Takalar tahun anggaran 2023 sebanyak Rp.15 Miliar yang di bagi di tiga Dinas kabupaten Takalar yakni , Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

Pernyataan ketua DPRD Kabupaten Takalar Darwis Sijaya ini yang di jawab melalui via WhatsApp menuliskan bahwa, Penggunaan SG itu diatur juknis oleh pusat, penggunaanya tidak boleh keluar dr juknis. Tentang mau dari mana asalx boleh saja asal sesuai juknis penggunaanx pak., Tulis Ketua DPRD Takalar Darwis Siajaya di via WhatsApp nya

Sementara, juknis tersebut yang maksud Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya tidak bisa di perlihatkan atau di lakukan penemuan halaman pencarian di google

Boleh Jadi Pokir Ketua DPRD Takalar, bersumber Anggaran Spesific Grant Boleh Jadi Pokir Asal Sesuai Juknis Penggunaannya, Tulis Ketua DPRD Darwis Sijaya saat Membalas Konfirmasi dari wartawan Tempo.com.

Sementara itu Nixon Sadli. K mempertanyakan hal tersebut yang di anggapnya tidak sesuai dengan Permendagri 86/2017 dan Kaitannya PMK 212/2022 pada APBD Takalar Tahun 2023.

Mekanisme pokir Anggota DPRD dimulai dari proses DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud, disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Dari dasar tersebut, saya akan mempersiapkan laporan terkait pengelolaan Pokir ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) dalam waktu dekat, Urai Nixon.

Saya sudah deteksi pokir yang di klaim oleh anggota DPRD dan bahkan ada pokir yang malah tak bertuan, tegasnya, karena masih banyak kejanggalan dan keanehan akan masalah pokir ini.

Belum lagi siapa sebenarnya yang punya kewenangan untuk menghapus dan menginput usulan pokir ini di aplikasi SIPD,Kami sementara validasi semua info yang masuk, Papar Nixon

Sementara kami akan lakukan investigasi ke instansi terkait yakni, Dinas PUPR yang di titip sebanyak Rp.9 Miliar , Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di titip 6 Miliar yang menjadi tempat penyimpanan pokir dengan total sebanyak Rp 15 Miliar, itu untuk mengetahui apa saja yang di peruntukkan anggaran tersebut.(Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.