Koalisi LSM Laporkan Syamsari di Polres Takalar

oleh -578 Dilihat

LAMBUSI.COM,Takalar-Mendasari Surat Nomor : B.755/Set.BAZNAS/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 M, Perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Takalar Periode 2020-2025, yang ditujukan pada Bupati Takalar Syamsari Kitta.

Atas dasar surat diatas dengan ini kami Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 2 (Dua) Lembaga yakni LSM Lambusi dan Gergaji dengan ini melakukan pelaporan atas dugaan Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Bapak Syamsari Kitta selama menjabat Bupati Takalar periode 2017 – 2022.

Bahwa berdasarkan penelusuran atas kebijakan yang diambil selama menjabat Bupati Takalar Bupati Takalar periode 2017 – 2022, Saudara Syamsari melakukan berbagai kebijakan diluar kewenangannya sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Kabupaten Takalar.

Mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kami temukan bahwa Bupati Takalar Syamsari Kita selama menjabat periode 2017-2022 melakukan pelanggaran dengan tidak mentaatinya Surat Baznas Pusat sesuai Surat Nomor : B.755/Set.BAZNAS/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 M, Perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Takalar Periode 2020-2025 (Terlampir)

Bupati Takalar Periode 2017-2022 Syamsari Kitta tidak melaksanakan Surat Nomor : B.755/Set.BAZNAS/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 M, Perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Takalar Periode 2020-2025, malah Melantik Oknum-Oknum yang tidak ada Namanya dalam surat dimaksud.

Akibat dari penyalahgunan jabatannya ini maka berimplikasi terjadinya KORUPSI dalam Pengelolaan Baznas di Kabupaten Takalar, karena berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Biaya Operasional BAZNAS berasal dari APBD Kabupaten Takalar.

Dengan adanya pelanggaran atas UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, membuktikan Bahwa Bupati Takalar Periode 2017-2022 tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan tersebut melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 huruf (b)/
Olehnya itu kami memohon kepada Bapak Kapolres Takalar agar membentuk tim Investigasi untuk memeriksa dan mengusut serta segera Memeriksa Mantan Bupati Takalar Periode 2017-2022., Sesuai dengan kutipan laporan surat LSM Lambusi dan LSM Gergaji

https://lambusi.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240410-WA0000.jpg

Dari hal tersebut di atas di pertegas oleh Direktur LSM Lambusi Nixon Sadli.K, bahwa saat ini kita laporkan dan mediakan terkait kesalahan yang fatal ,kepihak polres Takalar dengan harapan dapat di tindak lanjuti sesuai dengan prosedur Hukum di Negara Kita, kata Nixon.(Red)