Peryataan Ketua DPRD Takalar, Menuai Polemik

Peryataan Ketua DPRD Takalar, Menuai Polemik

LAMBUSI.COM, Takalar – Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Darwis Sijaya dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Takalar menuai polemik yang di beritakan oleh media Tempo.com beberapa hari yang lalu, Senin 23/01/2023

Anggaran Spesific Grant yang di jadikan sebagai anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Takalar tahun anggaran 2023 sebanyak Rp.15 Miliar yang di bagi di tiga Dinas kabupaten Takalar yakni, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR , Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.

banner 300600

Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Takalar Darwis Sijaya ini yang di jawab melalui via WhatsApp menuliskan bahwa, Penggunaan SG (spesific grant) itu diatur juknis oleh pusat, penggunaanya tidak boleh keluar dari juknis. Tentang mau dari mana asalnya boleh saja asal sesuai juknis penggunaannya pak.

Sementara, juknis tersebut yang maksud Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya tidak bisa di perlihatkan atau di lakukan penemuan halaman pencarian di google.

Nixon Sadli, pemerhati pemerintahan yang ada di Takalar mengatakan dengan adanya pernyataan Ketua DPRD ini membuat masyarakat Takalar tambah bingung.

Idealnya Pak Ketua DPRD membuka dengan transparan juknis dimaksud.
Tapi kalau memang pak ketua DPRD memberi jawaban mengambang, nantilah kami akan perjelas karena saat ini kami masih mengumpulkan bahan-bahan dan rekomendasi yang mana halal dan haram dalam teori Pokir.

Karena jangan sampai pokir yang sebenarnya produk kebijakan Halal akhirnya menjadi produk kebijakan Haram.

Yang jelas bahwa ada produk UU 1/2022 yang wajib kita cermati terkait SG, dan ada produk Permendagri yang jadi acuan POKIR. (Redaksi)

Eksplorasi konten lain dari Lambusi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca