Mantan Napi Korupsi di Paksakan Lolos Jadi Eselon II di Takalar

Mantan Napi Korupsi di Paksakan Lolos Jadi Eselon II di Takalar

LAMBUSI.COM, Takalar – Lelang jabatan yang di adakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar di ikuti mantan narapidana Korupsi yang begitu mulus melalui tahapan demi tahapan untuk menggapai singgasana jabatan yang di inginkan. Jum’at (25/11/2022).

Bahwa yang bersangkutan adalah ASN yang berasal dari Kabupaten Jeneponto, Bahwa yang bersangkutan bermohon mutasi ke Kabupaten Takalar , Bahwa yang bersangkutan diatas, diterima dan menjadi ASN Pemkab Takalar dengan dasar adanya dokumen bebas temuan LHP dari Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang merupakan instansi asal ASN Pemohon dimaksud diatas.

banner 300600

Di ketahui bahwa Mutasi dan penunjukan serta Pengangkatan Sdr. Muh. Irfan. S, ST. M.SI Nip. 197810062001121001 Pangkat Penata Tingkat I/III.d, sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Sementara Muh. Irfan. S, ST. M.SI Nip. 197810062001121001 Pangkat Penata Tingkat I/III.d, mengikuti lelang jabatan tinggi pratama sebagai Calon Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Takalar.

Lolosnya Muhammad Irfan sebagai salah satu peserta seleksi terbuka JPT Pratama lingkup Pemkab Takalar setelah Inspektorat Takalar mengeluarkan surat bebas temuan yang membuat Muhammad Irfan disebut berpeluang menduduki salah satu jabatan pimpinan tinggi pratama pada organisasi perangkat daerah (OPD).

Diketahui, Muhammad Irfan pernah terlibat perkara hukum korupsi hingga jadi terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 402/k/Pidsus 2011, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi, sesuai dengan berita acara surat eksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto yang ditandatangani Jaksa Madya Mustamin, SH, MH tertanggal 24 Oktober 2011.

Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar H.Yahe yang di temui wartawan mengatakan bahwa,” terkait dengan hal tersebut, kita hanya mengeluarkan temuan pekerjaannya yang lain itu BKD.

Lebih lanjut di sampaikan bahwa,”semua yang ikut lelang jabatan kita kasih bebas temuan pekerjaan bukan terkait dengan bebas temuan pernah di hukum karna tertera dalam poin ke dua di persyaratan lelang jabatan,” Tegas H. Yahe. (*)

Eksplorasi konten lain dari Lambusi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca